KONSULTASI PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  TAHUN 2023

KONSULTASI PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2023

Makassar (28/11/2022), Bertempat di aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dilaksanakan rapat konsultasi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023. Dihadiri Ketua dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Sinjai bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yang diwakili Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dilaksanakan pemaparan dari Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham berdasarkan hasil kajian yang dilakukan.

Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebelum Penetapan APBD sehingga DPRD dan Pemerintah Daerah melaksanakan konsultasi pada hari ini.

Dalam sambutannya, Ketua Bapemperda menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan beserta seluruh tim yang telah membantu dalam mengkaji usulan Propemperda Tahun 2023 ini. Konsultasi yang dilaksanakan dinilai sangat penting dalam menentukan judul Ranperda yang akan diusulkan apakah sudah sesuai.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, terdapat beberapa rekomendasi yang menyarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai mengkaji kembali usulan yang disampaikan, diantaranya Ranperda tentang Perlindungan Guru. Menurut Asryani yang mewakili tim Perancang Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa terkait dengan Guru, hal tersebut merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat berdasarkan pembagian kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga Pemda Kabupaten Sinjai tidak dapat menyusun Ranperda tersebut. selain itu, untuk usulan Ranperda tentang Pedoman Rencana Penanggulangan Bencana, telah diatur dalam Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana sehingga tidak perlu diatur dalam Peraturan Daerah. Sedangkan untuk 5 (lima) usulan Propemperda Tahun 2023 lainnya yaitu Ranperda tentang CSR, Ranperda tentang Jasa Konstruksi, Ranperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, Ranperda tentang Penetapan Nama Kecamatan, Kelurahan dan Desa, serta Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dapat diteruskan karena merupakan Kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, Ketua Bapemperda menyampaikan akan melaksanakan kembali rapat di DPRD untuk mendengarkan tanggapan dari masing-masing Perangkat Daerah pengusul terhadap hasil kajian dan masukan dari Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan sebelum DPRD menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai untuk Tahun 2023.

Author Image
hukum9