Breaking News

Tugas Pokok

Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Hukum dan HAM

(1) Bagian Hukum dan HAM, mempunyai tugas menghimpun, menyusun dan menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis,       mengkoordinasikan bahan kebijakan dan penyelenggaraan dibidang hukum meliputi peraturan perundang-undangan, penyuluhan dan bantuan hukum serta dokumentasi hukum.
(2) Dalam melaksanakan tugas, Bagian Hukum dan HAM mempunyai fungsi :
a. penelitian perumusan produk hukum (pusat dan daerah);
b. pelaksanaan analisis produk hukum daerah;
c. pembahasan rancangan produk hukum daerah;
d. pemberian paraf terhadap produk hukum daerah;
e. penghimpunan peraturan perundang-undangan, melaksanakan publikasi dan dokumentasi produk hukum;
f. penomoran/pengundangan dalam Lembaran Daerah dan pengumuman dalam Berita Daerah terhadap produk hukum daerah;
g. pelaksanaan evaluasi produk hukum Desa;
h. penghimpunan peraturan perundang-undangan, pendokumentasian dan pelaksanaan penyebarluasan produk hukum (pusat dan daerah);
i. pelaksanaan sosialisasi produk hukum (pusat dan daerah);
j. pelaksanaan bimbingan/ pelatihan produk hukum (pusat dan daerah);
k. pelaksanaan penyuluhan produk hukum;
l. pemberian pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah atas dasar permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Tata Praja.

(3) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan, mempunyai tugas :
a. meneliti rumusan produk hukum daerah;
b. membahas rancangan produk hukum daerah guna harmonisasi dan sinkronisasi;
c. memberikan paraf koordinasi terhadap produk hukum daerah;
d. menganalisa pelaksanaan produk hukum pusat dan daerah;
e. melakukan evaluasi terhadap Peraturan Desa;
f. mengikuti perkembangan hukum pada umumnya dan pada khususnya yang menyangkut tugas Pemerintah Daerah;
g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM.

(4) Sub Bagian HAM, Informasi dan Bantuan Hukum, mempunyai tugas :
a. melaksanakan program dan kegiatan yang berorientasi pemajuan dan perlindungan Hak Azasi Manusia;
b. melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi hukum (pusat dan daerah);
c. melaksanakan pembinaan kepada kelompok keluarga sadar hukum (kadarkum) pada setiap Desa;
d. memberikan pertimbangan hukum dan menyelesaikan permasalahan yang menyangkut bidang tugas Pemerintah Daerah;
e. memberikan bimbingan dan/ atau bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan kepada pejabat/ pegawai dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang tersangkut perkara dalam hubungan kedinasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM.

(5) Sub Bagian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksa, mempunyai tugas :
a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, petunjuk teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugas Tindak Lanjut Temuan Pemeriksa sebagai pedoman dan landasan kerja;
b. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta menentukan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksa;
c. menyusun program kerja dan anggaran Sub Bagian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksa;
d. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan dibidang Tindak Lanjut Temuan Pemeriksa;
e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menyiapkan bahan dan menyusun telahaan staf sesuai bidang tugasnya;
g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksa; dan
h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *