Tugas Pokok

Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Hukum

(1) Kepala Bagian Hukum, menpunyai Tugas dan Fungsi :

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;

b. menyiapkan bahan pengordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumntasi dan informasi;

c. menyiapkan bahan pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi.

e. melaksanakan koordinasi dokumentasi percepatan tindak lanjut atas temuan tim pemeriksa dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

(2) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan, mempunyai Tugas :

a. menyusun rencana kerja subbagian;

b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;

c. menyiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah;

d. melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah;

e. menyiapkan bahan penjelasan Bupati dalam proses penetapan peraturan daerah;

f. menyiapkan bahan analisa dan kajian produk hukum daerah;

g. melaksanakan pembinaan penyusunan produk hukum daerah;

h. menyiapkan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi produk hukum daerah;

i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum daerah;

j. melakukan pembinaan terhadap penyusunan produk hukum desa;

k. meneliti, mengumpulkan dan mengolah data hukum; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kineja organisasi.

(2) Sub Bagian Bantuan Hukum, mempunyai Tugas :

a. menyusun rencana kerja;

b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;

c. melaksanakan koordinasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

d. melaksanakan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsur pemerintah daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dalam penanganan perkara hukum;

f. melaksanakan koordinasi dan evaluasi penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia;

g. menyiapkan bahan penyusunan pendapat hukum (legal opinion);

h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil penanganan perkara sengketa hukum; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

(4) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi, mempunyai Tugas :

a. menyusun rencana kerja subbagian;

b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;

c. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;

d. menghimpun serta mengolah data dan informasi sebagai bahan dalam rangka pemebntukan kebijakan daerah;

e. melaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

f. memberikan pelayanan administrasi informasi produk hukum;

g. melaksanakan sosialisas, penyuluhan dan desiminasi produk hukum daerah maupun peraturan perundang-undangan lainnya;

h. melaksanakan evaluasiĀ  dan pelaporan terhadap dokumentasi dan informasi produk hukum daerah;

i. melaksanakan dokumentasi tindak lanjut atas temuan tim pemeriksa; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *