RAPAT HARMONISASI DAN PEMANTAPAN KONSEPSI  RANPERDA TAHUN 2022

RAPAT HARMONISASI DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANPERDA TAHUN 2022

Sinjai (2/08/2022), Bertempat di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Sinjai, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Sinjai melaksanakan rapat Harmonisasi dan Pemantapan Konsepsi Ranperda Tahun 2022. Rapat ini dihadiri oleh seluruh pengusul Ranperda Tahun 2022. Dipimpin Ketua Bapemperda, Andi Zaenal Iskandar, rapat ini menjelaskan tentang kesiapan Ranperda dan materi-materi yang diatur dalam Ranperda tersebut dan kemudian akan dikaji bersama antara Pemerintah Daerah dan Bapemperda.

Sesuai dengan Keputusan Ketua DPRD Nomor 13 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022, terdapat 6 Ranperda yang akan dibahas, terdiri dari 4 Ranperda berasal dari Pemerintah Daerah yaitu Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dari DPMPTSP, Ranperda tentang Penyertaan Modal kepada Perumda Agribisnis Pitu Limpoe dari Bagian Perekonomian, Ranperda tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dari Dinas Perikanan dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Transportasi di Daerah dari Dinas Perhubungan sedangkan 2 Ranperda lainnya berasal dari DPRD yaitu Ranperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, UKM dan Ekonomi Kreatif.

Ketua Bapemperda menyampaikan agar seluruh Ranperda yang disusun memperhatikan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, aspek Filosofis, Sosiologis dan Yuridis harus benar-benar dipahami pada masing-masing Ranperda sehingga Ranperda tersebut benar-benar berdaya guna dan dapat dilaksanakan sebagai landasan pelaksanaan Pemerintahan Daerah.

Dalam pemaparannya, Bagian Hukum yang diwakili oleh Sub Koordinator Peraturan Perundang-undangan menyampaikan apresiasi kepada Bapemperda DPRD Kabupaten Sinjai yang telah mengadakan rapat pada hari ini. Berdasarkan hasil pembahasan di tingkat Perangkat Daerah, Bagian Hukum telah melaksanakan beberapa kali rapat pembahasan sehingga beberapa Ranperda telah siap untuk diserahkan kepada DPRD. Akan tetapi, ada beberapa Ranperda yang mengalami kendala disebabkan karna kondisi keuangan dan perkembangan regulasi.

Rapat ini juga memberi kesempatan kepada masing-masing Perangkat Daerah pengusul untuk memaparkan Ranperda yang telah disusun. Berdasarkan hasil pemaparan seluruh Perangkat Daerah tersebut, Ranperda tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan tidak dapat dilanjutkan dikarenakan akan dimasukkan dalam Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk Ranperda tentang Penyertaan Modal kepada Perumda Agribisnis akan dikaji kembali dan dikoordinasikan ke Pemerintah Pusat dikarenakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pendirian Perumda Agribisnis Pitu Limpoe perlu disesuaikan terlebih dahulu. Sedangkan untuk Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Transportasi di Daerah telah siap untuk diajukan.

Selain itu, Pemerintah Daerah melalui Bapenda juga menyampaikan terkait rencana penyusunan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana Ranperda tersebut bukan merupakan Propemperda Tahun 2022. Dalam penyampaiannya, Sekretaris Bapenda memaparkan urgensi Ranperda ini, berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, paling lama Tahun 2024 seluruh Pemerintah Daerah harus sudah mengundangkan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut. Jika pada Tahun 2024, Pemerintah Daerah belum menyesuaikan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah tidak boleh memungut Pajak Daerah ataupun Retribusi Daerah sehingga akan berpengaruh terhadap pendapatan.

Menanggapi pemaparan dari Pemerintah Daerah, Ketua Bapemperda menyampaikan siap untuk mengawal seluruh Ranperda yang telah diajukan oleh Pemerintah Daerah, termasuk Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, Ketua Bapemperda meminta kepada Bagian Hukum untuk segera menyempurnakan seluruh Ranperda yang berasal dari Pemerintah Daerah dan membantu penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD. Diharapkan seluruh Ranperda dapat segera disampaikan ke Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan untuk dilakukan harmonisasi sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Author Image
hukum9