RAPAT BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN SINJAI DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI  RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

RAPAT BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN SINJAI DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

Sinjai (6/10/2021), Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Sinjai melaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 dengan mengundang Para Perangkat Daerah pengusul Ranperda. Rapat ini berlangsung di ruang Rapat DPRD Kabupaten Sinjai dan dipimpin langsung Ketua Bapemperda, Andi Zaenal Iskandar. Dalam sambutannya, Ketua Bapemperda menyampaikan pentingnya Rapat bersama yang dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah untuk menyamakan persepsi terhadap suatu Ranperda.

Peraturan Daerah merupakan suatu Keputusan Politik bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sehingga setelah Perda ditetapkan dan diundangkan maka menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pelaksanaannya. Peraturan Daerah dapat menjadi legal standing bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan strategis. Peraturan Daerah diharapkan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak menimbulkan resistensi publik sehingga dalam pembahasan haruslah betul-betul dikaji bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Dalam pernyataannya, Kepala Bagian Hukum, Andi Adis Dharmaningsih Asapa menyampaikan bahwa Tahun ini terdapat 2 Ranperda yang terdapat dalam Propemperda 2021 untuk ditunda pembahasannya yaitu Ranperda tentang Penyelenggaraan Transportasi dan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 18 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin. Hal ini terjadi karena kebijakan penganggaran di Pemerintah Daerah sehingga penyusunan dan pembahasan 2 Ranperda ini rencananya akan dilaksanakan pada Tahun selanjutnya.

Selain itu Kabag Hukum juga menyampaikan pada Tahun ini, Pemerintah Daerah mengajukan 2 Ranperda di luar Propemperda 2021 (Kumulatif Terbuka) yaitu Ranperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung usulan dari Dinas PUPR dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang merupakan usulan Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Kedua Ranperda tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pelaksanaan Undang-undang tentang Cipta Kerja dan merupakan prioritas dan harus segera ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil rapat pembahasan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, maka terdapat 6 Ranperda yang akan dibahas bersama untuk Tahun 2021 dimana 5 Ranperda yang berasal dari Pemerintah Daerah dan 1 Ranperda yang berasal dari DPRD. Yakni Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan (Dinas Sosial), Ranperda tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Ranperda tentang Pajak Sarang Burung Walet (Bapenda), Ranperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan GedungĀ  (Dinas PUPR), Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dinas Penanaman Modal dan PTSP) serta Ranperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Inisiatif DPRD).

Dalam Rapat tersebut Perangkat Daerah pengusul dan Inisiator Ranperda Inisiatif memaparkan urgensi Ranperda yang akan diajukan dan kesiapan pelaksanaan pembahasan bersama nantinya. Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bapemperda DPRD Kab. Sinjai, Inisiator Ranperda yang berasal dari DPRD, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Pemerintahan dan para tim penyusun Ranperda Kabupaten Sinjai Tahun 2021.

Author Image
Hukum7