RAPAT BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

RAPAT BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Sinjai (12/09/2022), Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Sinjai melaksanakan rapat menindaklanjuti hasil harmonisasi dan pemantapan konsepsi terhadap 4 Rancangan Peraturan Daerah. Dihadiri Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perhubungan dan Bagian Hukum serta Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Sinjai, rapat ini memaparkan hasil perbaikan dan penyesuaian Ranperda berdasarkan harmonisasi dan pemantapan konsepsi yang sebelumnya dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan.

 

 

Bapak A. Zaenal Iskandar, sebagai Ketua Bapemperda sekaligus pimpinan rapat menyampaikan pentingnya Pemerintah Daerah dan DPRD untuk mempedomani hasil harmonisasi dan pemantapan konsepsi sebagai suatu bagian dan proses dalam pembentukan Peraturan Daerah. Berdasarkan pemaparan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Bapak Lukman Dahlan, untuk Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal telah disesuaikan dengan hasil harmonisasi dan pemantapan konsepsi, namun beliau berharap agar judul yang sebelumnya dikoreksi oleh Tim Kanwil Kemenkumham dapat dikomunikasikan kembali. Untuk 2 Ranperda Inisiatif DPRD yaitu Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika dan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Ekonomi Kreatif masih terdapat beberapa Pasal yang perlu dibahas bersama dengan Inisiator DPRD, hal ini disampaikan Sub Koordinator Peraturan Perundang-undangan, Bapak Ruslan Dahlan. Sedangkan untuk Ranperda tentang Penyelenggaraan Transportasi ditunda pemaparan dari Dinas Perhubungan menunggu kesiapan Kadis Perhubungan.

Dalam rapat tersebut disepakati agar Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum turut membantu Tim Inisiator Ranperda Inisiatif DPRD dalam menyusun dan menyempurnakan Ranperda tersebut agar dapat segera diselesaikan sehingga 4 Ranperda yang direncanakan pada tahun ini dapat segera didorong ke pimpinan DPRD untuk dibahas sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundang-undangan.

 

 

 

Author Image
hukum9