RAPAT BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

RAPAT BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Sinjai (20/10/2022), Kepala Bagian Hukum bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah serta Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah mengahadiri rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Sinjai dalam rangka menindaklanjuti hasil harmonisasi Ranperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh tim perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.

Kepala Bapemperda, A. Zaenal Iskandar menyampaikan bahwa berdasarkan pertemuan yang dilaksanakan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, seluruh Ranperda wajib dikoordinasikan dan diharmonisasi oleh Kanwil Kemenkumham pada Daerah masing-masing. Oleh karena itu, seluruh Ranperda yang akan dibahas pada tahun ini telah dilaksanakan harmonisasi dan mendapat saran perbaikan dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil harmonisasi yang telah dilaksanakan terhadap Ranperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Bapemperda melaksanakan rapat untuk mengetahui perkembangan perbaikan terhadap Ranperda tersebut.

Dalam keterangannya, Kepala Bapenda menyampaikan bahwa naskah Ranperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah telah disinkronkan dan disesuaikan dengan modul yang dibuat oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah serta saran harmonisasi dari Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan juga telah ditindaklanjuti. Berdasarkan simulasi yang telah dibuat oleh Bapenda, pada umumnya besaran tarif Pajak Daerah dalam Ranperda ini sama dengan Besaran tarif dalam Perda sebelumnya yang berlaku saat ini. Hanya saja khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan terdapat kenaikan untuk lahan bukan produksi pertanian dan peternakan sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam kesempatan kali ini, Kepala Bapenda juga menyampaikan harapan agar Ranperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah bisa diberi waktu yang lebih untuk pendalaman dan pengkajian materi pada Rapat pembahasan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD nantinya.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum menyampaikan apresiasi kepada Ketua dan Anggota Bapemperda yang tetap menerima Ranperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah ini walaupun Ranperda tersebut tidak termasuk dalam Propemperda 2022. Selain itu, Kabag Hukum juga menambahkan agar kiranya seluruh Ranperda yang akan diajukan pada tahun ini dapat dikaji dan disepakati bersama.

Dalam tanggapannya, Ketua Bapemperda menekankan agar Ranperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebelum ditetapkan, agar betul-betul disosialisasikan dan disampaikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan agar Ranperda ini tidak menimbulkan resistensi sosial nantinya. Selain itu beliau meminta agar seluruh Ranperda untuk disempurnakan kembali sebelum diserahkan ke pimpinan DPRD untuk dibahas sesuai dengan tata tertib DPRD.

Author Image
hukum9