PENGHARMONISASIAN RANPERDA TAHUN 2022

PENGHARMONISASIAN RANPERDA TAHUN 2022

Makassar (30/08/2022), Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai menghadiri undangan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan dalam rangka pengharmonisasian terhadap 4 Ranperda Kabupaten Sinjai Tahun 2022 yang telah disampaikan sebelumnya. Dalam acara tersebut, hadir para pejabat dari Pemerintah Daerah maupun DPRD. Pemerintah Daerah sendiri diwakili oleh Sekretaris Daerah, Bapak Drs. Akbar, M.Si, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra, Ibu Haerani Dahlan, S.IP., M.Si serta para Pejabat Perangkat Daerah Pemrakarsa dan Tim Penyusun Ranperda. Sedangkan dari DPRD diwakili oleh Wakil Ketua I DPRD, Bapak Sabir, Ketua Bapemperda, Bapak Ir. Saenal Iskandar serta para anggota Bapemperda dan Inisiator Ranperda Inisiatif DPRD.

Rapat pengharmonisasian tersebut dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, Bapak Nur Ichwan, SH., MH. Dalam sambutannya, beliau memaparkan tentang pentingnya proses pengharmonisasian terhadap rancangan Peraturan Perundang-undangan. Melihat perkembangan Hukum Nasioanal yang saat ini sangat dinamis, diharapkan Pemerintah Daerah dapat betul-betul memanfaatkan tenaga perancang yang ada di Kanwil Kemenkumham dalam proses pembentukan suatu Produk Hukum Daerah. Bahkan kedepannya, Bapak Nur Ichwan berharap agar tenaga perancang dapat dilibatkan mulai tahap perencanaan sehingga proses pengharmonisasian tidak lagi banyak mengoreksi rancangan yang akan diajukan.

Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai, menekankan Produk Hukum Daerah yang dihasilkan agar memberi dampak yang baik bagi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah sehingga masyarakat dapat terlayani secara maksimal. Tak lupa, beliau memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan yang selama ini ikut berperan aktif dalam proses Pembentukan Produk Hukum Daerah, baik itu Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati. Diharapkan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Kanwil dapat lebih intens dan ditingkatkan sehingga Peraturan-Peraturan di Daerah tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi.

Pengharmonisasian merupakan suatu tahapan dimana akan dilakukan penyelarasan dan penyesuaian terhadap suatu rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat memenuhi asas-asas pembentukan yang baik sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam rapat ini, tim perancang Kanwil Kemenkumham memaparkan hasil kajian terhadap 2 Ranperda Inisiatif DPRD yaitu Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor dan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Ekonomi Kretaif, serta 2 Ranperda yang berasal dari Pemerintah Daerah yaitu Ranperda tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Transportasi.

Menanggapi Hasil kajian dan pemaparan Kanwil Kemenkumham, Sekretaris Daerah memerintahkan Tim Penyusun Pemda agar segera melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap rancangan tersebut berdasarkan kajian yang telah disampaikan dan berharap agar Ranperda ini dapat segera diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.

Author Image
hukum9