Breaking News

PEMDA LAKSANAKAN PENYULUHAN HUKUM

Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai melalui Bagian Hukum dan HAM menggelar Penyuluhan Hukum dengan tema “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendampingan TP4D dan Pendamping Hukum Pemda”.

Acara yang digelar oleh Bagian Hukum dan HAM Setdakab Sinjai tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Tanassang, Rabu (18/4/2018). Hadir sebagai narasumber adalah Kajari Sinjai, Kasi Pidsus, Kasi Intel dan Kasi Datun Kejaksaan Negeri Sinjai.

Acara ini dihadiri oleh Plt Bupati Sinjai (H Andi Fajar Yanwar), Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai (Noer Adi, SH.MH), Plt Sektda (Drs. A. Halilintar Badong), Para Asisten Setdakab Sinjai, para Kepala Perangkat Daerah, Kabag Setdakab Sinjai, Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Sinjai.

Penyuluhan Hukum tersebut dibuka langsung oleh Plt. Bupati Sinjai. Dalam sambutannya,Plt. Bupati Sinjai mengatakan, “penyuluhan hukum ini sangat relevan dengan pendampingan Kejaksaan Negeri sebagai Tim TP4D kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan. ¬†Saya berharap kepada seluruh kepala Perangkat Daerah dan kepala desa se Sinjai untuk mengikuti penyuluhan hukum ini sebaik mungkin, sehingga dapat bermanfaat bagi kepala Perangkat Daerah dan kepala desa pelaksanaan roda pemerintahan.” harapnya.

Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Noer Adi menuturkan, “strategi penegakan hukum melalui implementasi peran dan tupoksi TP4D dan penegakan hukum bukanlah sebuah industri. Menurutnya, para pelaksana kegiatan kerap melakukan kesalahan, karena pengelola kegiatan tidak mengetahui prosedur dan aturan-aturan dan pengelolaan keuangan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan.”

Lebih lanjut kajari menyampaikan, pemberantasan korupsi dan penegak hukum harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjaga kelancaran program pembangunan, serta pendampingan agar tercipta kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan. “Selain itu, untuk menjaga dan menegakkan wibawa pemerintah dan melindungi kepentingan masyarakat,” jelasnya.

TP4D, kata dia, dibentuk untuk menghilangkan keraguan-keraguan aparatur negara dalam mengambil keputusan, dan terwujudnya perbaikan birokrasi bagi percepatan program-program strategi pembangunan nasional untuk kepentingan rakyat.

 

Check Also

BUPATI SERAHKAN RAPBD POKOK 2019 Ke DPRD

Bupati Sinjai A. Seto Gadhista Asapa menyerahkan draf Perda Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *